BISNISPOST.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah dalam Rapat Kerja hari ini menyepakati postur sementara untuk APBN Tahun Anggaran 2025.
Pada kesepakatan tersebut, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Belanja Pemerintah Pusat mengalami kenaikan masing-masing sebesar Rp8,26 T.
Dengan demikian, PNBP tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp513,64 T dan pagu Belanja Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp2.701,44 T.
Baca Juga:
Ikut Serta dalam Pameran Tahunan China – ASEAN Expo (CAEXPO), Indonesia Siap Menembus pasar Tiongkok
Sementara itu, defisit anggaran dikendalikan tetap sebesar Rp616,19 T atau 2,53 persen PDB untuk menjaga keberlanjutan fiskal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, perubahan dalam PNBP yang telah dibahas dalam Panja A terutama berkaitan dengan proyeksi peningkatan kinerja BUMN.
Diperkirakan, peningkatan kinerja BUMN akan menimbulkan kenaikan pembayaran dividen sebesar 4 T.
Sementara itu, kenaikan PNBP sebesar Rp4,26 T berasal dari beberapa Kementerian/Lembaga penting yang selama ini menjadi penyumbang PNBP.
“Dengan demikian, dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak ada kenaikan 8,26 T rupiah.
Baca Juga:
Tiongkok Bertekad Balas Amerika Serikat Setelah Presiden Donald Trump Kenakan Tarif Tambahan
Yaitu tadi dari kekayaan negara dipisahkan 4 T dan dari PNBP dari kementerian/lembaga sebesar 4,26 T,” ucap Menkeu di Kompleks Parlemen pada Rabu (4/9/2024).
Lebih lanjut, Menkeu juga menjelaskan perubahan pada komposisi postur Belanja Pemerintah Pusat pada APBN 2025.
Dengan mengakomodir sejumlah program quick win pemerintah baru yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga.
Program tersebut antara lain meliputi makan bergizi gratis sebesar Rp71 T, pemeriksaan kesehatan gratis sebesar Rp3,2 T, renovasi sekolah Rp20 T, dan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa sebesar Rp15 T.
Baca Juga:
CSA Index Maret 2025 Jadi Indikator Strategi Investasi, Pelaku Pasar Optimis dengan Kinerja Emiten
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Allah Melimpahkan Rahmat-Nya kepada Keluarga Kita
Penyidik Geledah Rumahnya, Kejaksaan Agung akan Periksa ‘Saudagar Minyak’ Muhammad Riza Chalid
Secara rinci, perubahan dalam pagu Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari kenaikan Belanja K/L sebesar Rp117,87 T menjadi Rp1.094,66 T dan penurunan Belanja Non K/L sebesar Rp109,61 T menjadi Rp1.606,78 T.
Dalam Belanja Non K/L, subsidi energi mengalami penurunan sebesar Rp1,12 T yang dialihkan pada peningkatan kompensasi BBM dan listrik dengan besaran yang sama.
Penurunan subsidi energi terutama dipengaruhi penyesuaian asumsi nilai tukar rupiah.
Sehingga, subsidi energi pada tahun depan direncanakan mencapai Rp203,41 T dan kompensasi BBM dan listrik mencapai Rp190,92.
Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuanfan, cadangan belanja negara turun Rp28,39 T menjadi Rp68,49 T, cadangan anggaran pendidikan turun Rp66,85 T menjadi Rp41,01 T dan cadangan TKD turun Rp14,38 T menjadi Rp68,22 T. ***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Ekbisindonesia.com dan Infokumkm.com
Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Haiidn.com dan Seleb.news
Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)
Atau hubungi langsung WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News.
